Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh Joni Lis Efendi

Founder Brain Writing School

KESEJAHTERAAN rakyat menjadi isu penting bagi kebijakan pemerintahan SBY periode kedua. Hal ini makin diperkuat dari hasil rapat kerja nasional presiden, seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para gubernur dan ketua DPRD seluruh Indonesia di Istana Tampaksiring, Bali pada 19-21 April lalu.


Sejumlah rekomendasi yang harus dan akan dilaksanakan pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah telah dihasilkan dari rapat kerja nasional tersebut. Di antaranya mengenai program pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, perbaikan infrastruktur dan perbaikan kesehatan masyarakat serta upaya percepatan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs).

Komitmen pemerintah yang lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai isu pokok kebijakan patut mendapat dukungan semua pihak. Memang akhir-akhir ini di negara kita lebih dihebohkan dengan sederetan kasus hukum yang berkaitan dengan skandal pajak yang melibatkan sejumlah nama di penegak hukum di tanah air. Namun demikian, isu mengenai kesejahteraan rakyat juga patut menjadi cermatan kita agar tidak tenggelam dengan heboh kasus korupsi mafia hukum dan peradilan.

Mengevaluasi kinerja pemerintahan tahun lalu, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2009 berada pada level 4,5 persen. Walaupun terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi dibandingkan 2008. Hal ini disebabkan keterpurukan ekonomi dunia yang dihantam krisis global. Indonesia merupakan satu dari tiga negara Asia yang membukukan angka pertumbuhan positif selama tahun kemarin di tengah pertmbuhan ekonomi dunia yang minus. Tentu ini cukup menggembirakan walau belum mampu memulihkan keadaan seperti sediakala sebelum badai krisis ekonomi global berhembus.

Pemerintah menatap tahun 2010 penuh dengan penuh optimisme. Pemulihan ekonomi terus bergerak dan patokan angka pertumbuhan yang dicanangkan oleh pemerintah bisa mencapai level 6 persen, paling pesimistik 5,5 persen. Prospek ekonomi Indonesia pada 2010 cukup baik. Dengan perkiraan inflansi rendah, yang tentunya akan diikuti penurunan bunga bank dan pertumbuhan moderat.

Selanjutnya, BI rate masih sebesar 6,5 persen yang bertahan sampai akhir 2009. Pasar modal masih tetap menguat sampai akhir triwulan pertama 2010. Nilai rupiah masih bertahan pada kisaran Rp9.100 per dolar AS. Kinerja positif perekonomian nasional terutama akan dikerek oleh konsumsi masyarakat dan kebangkitan investasi. Walau ada gangguan dari adanya serbuan produk impor dari Cina setelah adanya perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan Cina.

Optimisme perbaikan perekonomian telah menumbahkan rasa kepercayaan diri pemerintah. Presiden SBY menargetkan pada 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen, pengangguran ditekan menjadi 5-6 persen dan kemiskinan 8-10 persen. Pertumbuhan ini akan dicapai dengan skema strategi Triple Track, yakni pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Untuk mengurangi kemiskinan bisa dicapai melalui pemberdayaan (empowerment), kewirausahaan (entrepreneurship), dan inovasi teknologi (inovation).

Keberpihakan pemerintah pada kesejaheteraan rakyat seharusnya lebih bersifat aktif. Dalam artian, jaminan ketersediaan lapangan kerja baru, adanya bantuan subsidi yang tepat sasaran, bantuan modal ekonomi mikro dan kecil idealnya harus bersifat memberdayakan ekonomi rakyat bukan malah jadi konsumtif.

Demikian juga dengan adanya kesempatan mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang meluas dan terjangkau. Pengurangan subsidi listrik dan BBM secara berangsur oleh pemerintah perlu kajian yang lebih mendalam. Karena setiap kali terjadi pengurangan subsidi listrik apalagi BBM imbasnya sangat kuat bagi masyarakat lapisan bawah.

Prediksi akan membaiknya perekonomian nasional pada 2010 disikapi positif oleh daerah. Termasuk strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Riau yakin bahwa pertumbuhan daerah kaya minyak itu mampu melebihi angka 6 persen tahun ini. Hal ini sangat beralasan, bahkan Riau sangat optimis bisa meraih pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8 persen, mengulangi angka percapaian yang pernah diraih daerah ini pada tahun 2006 dan 2007.

Kantor Bank Indonesia (KBI) Pekanbaru memprediksikan angka pertumbuhan ekonomi Riau 2010 dengan migas berada di kisaran 4,2-4,9 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas berada di kisaran 7,8-8,5 persen.

Sedangkan angka asumsi tekanan inflasi di Riau berada di angka 4,5 persen, plus minus satu persen. Selain inflasi, ada indikator lainnya yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni realisasi investasi harus lebih baik dan iklim perekonomian semakin kondusif.

Di sisi salin, upah minimum provinsi yang naik dibandingkan tahun lalu dinilai bisa jadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan naiknya upah, maka akan mendorong daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang meningkat tentu akan meningkatkan konsumsi. Konsumsi masyarakat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan ekonomi di Riau. Dengan kata lain, kesejahteraan rakyat Riau akan lebih meningkat.

Riau yang dikenal selain sebagai penghasil minyak bumi dan gas adalah pengekspor komoditi CPO dan karet yang besar. Perbaikan kondisi ekonomi global sangat membantu meningkatkan jumlah ekspor Riau tahun ini. Harga tandan buah segar (TBS) makin membaik. Sehingga pendapatan petani sawit Riau juga ikut terangkat. Demikian juga dengan karet walau harus berhadapan dengan kondisi alam berupa musim hujan yang lebih panjang dari normal.

Selain itu, Riau juga diuntungkan dengan adanya investasi besar-besaran di daerah ini seperti pendirian pembangkit listrik tenaga uap 2x100 MW di kawasan industri Tenayanraya, Pekanbaru dan sejumlah proyek infrastruktur persiapan PON 2012. Geliat ekonomi Riau terus membaik tahun ini. Harapan besarnya alokasi dana untuk kesejahteraan rakyat idealnya harus lebih meningkat lagi.

Kondisi infrastruktur Riau yang sebagian besar masih bermasalah masih jadi tantangan bagi perkembangan ekonomi daerah ini. Ketersediaan listrik dan jalan yang terbatas secara langsung telah turut mempengaruhi denyut ekonomi masyarakat di daerah terpelosok. Demikian juga dengan ketersediaan air bersih di banyak tempat di Riau masih dikeluhkan masyarakat. Begitu juga dengan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang masih belum merata.

Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang sampai menyentuh seluruh daerah di Riau sangat menentukan bagi kesuksesan program Millennium Development Goals (MDGs), yang telah menjadi agenda nasional bahkan gaungnya terus menggema di dunia.

Sederet kendala dan hambatan tersebut seharusnya menjadi pemicu baik pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan upaya nyata mengatasinya. Ma-syarakat idealnya bukan hanya sebagai objek pembangunan, tapi seharusnya turut menjadi subjek pembangunan.

Amanat konstitusi telah menekankan bahwa pemerintah berkewajiban dalam memperioritaskan kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Semoga ke depannya isu peningkatan kesejahteraan rakyat tidak tenggelam oleh kehebohan berbagai skandal korupsi dan mafia hukum yang tengah marak-maraknya di tanah air. Kita berkewajiban untuk mengingatkan dan menggiring kebijakan pemerintah agar lebih berpihak pada rakyat.***

Dimuat di Riau Pos 28 April 2010